Thursday , 24 July 2014
Breaking News >>>

Silahkan Gunakan MESIN PENCARIAN Dibawah ini untuk menemukan Tulisan yang Anda Cari....

Daftar jadi Kontributor Penulis
Home » News » Tunjangan Kelangkaan Profesi; Pembawa Angin Segar untuk Pustakawan di Daerah

Tunjangan Kelangkaan Profesi; Pembawa Angin Segar untuk Pustakawan di Daerah

Di daerah setiap pegawai negeri sipil yang ditempatkan di kantor perpustakaan umum (baik UPTD atau berdiri sendiri) biasanya terdiri dari orang-orang dengan kategori:

  1. Pegawai yang bermasalah
  2. Pegawai yang tidak berprestasi
  3. Pegawai buangan ( gabungan dari nomor 1 dan 2)
  4. Pegawai yang mengalami sakit berat.
  5. Tempat persinggahan sementara bagi calon pejabat struktural yang akan menaiki singgasana ke eselon yang lebih tinggi.
  6. Pejabat struktural yang akan memasuki masa pensiun
Dari keenam kategori tersebut, bukan menjadi rahasia umum lagi dalam lingkup profesi dipegawai negeri sipil. Perpustakaan yang notabene sebagai pusat untuk menempa orang-orang tidak tahu menjadi tahu, pusat ilmu pengetahuan tak ternilai, pusat pencerah peradaban manusia, sebagai tempat transformasi kebudayaan serta sebagai mediasi dan emansipator ditengah-tengah hegemoni budaya teknologi komunikasi dan informasi, namun ironisnya para sumber daya manusia yang menghuni terdiri dari keenam kategori tersebut.
Fenomena demikian, barangkali akan menjadi lumrah bagi badan kepegawaian daerah (BKD) karena sebagian besar pejabat yang biasanya bertengger adalah pegawai yang tidak mempunyai pola pikir yang selangkah lebih maju. Akan menjadi lain lagi bagi alasan badan pengawas daerah (Bawasda) untuk permasalahan tersebut. Bawasda-pun menganggap perpustakaan akan lebih cocok ditempati oleh pegawai-pegawai yang bermasalah (korupsi) karena perpustakaan adalah lembaga yang kering.

Oleh sebab itu, hingga sekarang kantor perpustakaan umum di daerah-daerah sangat jarang sekali diminati oleh pegawai negeri sipil lainya, terlebih profesi sebagai pustakawan itu sendiri. Karenanya terciptalah beberapa alasan klasik yang menyebabkan mengapa beberapa pegawai negeri sipil tidak menginginkan untuk menggeluti profesi pustakawan yang akan ditempatkan di kantor perpustakaan umum. Pertama, perpustakaan umum adalah lembaga yang kering sehingga konsep tentang pearadigma penghasilan di luar ketentuan perundangan (non budgeter / kebohongan manajemen anggaran) yang akan didapatkan dari institusi tersebut hampir tidak ada. Kedua, Perpustakaan umum di daerah adalah lembaga yang mempunyai reputasi imej dengan sekumpulan orang yang terdiri dari keenam kategori tersebut. Karenanya baik masyarakat maupun seperangkat pejabat yang berwenang masih menanggap remeh peran dari perpustakaan itu sendiri. Ketiga, profesi pustakawan di perpustakaan umum daerah identik dengan profesi “tukang jaga buku” (baca: Petani Mencangkul Sawah, Pustakawan Mencangkul Buku). Sehingga profesi tersebut kurang lebih akan membuat sebuah paradigma kepada masyarakat yaitu pustakawan adalah pekerjaan yang tidak memerlukan skill dan pengetahuan, pekerjaan yang monoton, dan statis.

Kalau sudah demikian, dapatkan profesi pustakawan akan diminati oleh para generasi muda bangsa kita? Karena keenam kategori yang benar-benar terjadi dalam dunia perpustakaan umum daerah adalah demikian adanya. Dapatkah pustakawan kadaluarsa (pustakawan jadi-jadian karena terpaksa) akan mempunyai keinginan untuk beralih menjadi pegawai lainya dikarenakan tidak adanya penghasilan (non budgeter/ kebohongan manajemen anggaran) dari institusi yang menaunginya. Dapatkah pustakawan mempunyai semangat idealisme untuk benar-benar bekerja dibidangnya tanpa dilandasi factor financial (tambahan penghasilan). Paling tidak, dari ketiga pertanyaan tersebut, dapat terjawab dengan judul dari artikel ini yaitu: “Tunjangan Kelangkaan Profesi; Pembawa Angin Segar untuk Pustakawan di Daerah”

Sebagai staf keuangan dan calon pustakawan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Indramayu, saya akan mencoba untuk membagi pengalaman tentang fenomena singkat yang telah saya kemukakan diatas dengan menghubungkan tunjangan kelangkaan bagi pustakawan, karena tidak dipungkiri memang, tunjangan kelangkaan bagi pustakawan sebagian telah dirasakan dan aplikasikan di kabupaten/ kotamadya yang ada di Indonesia, seperti Cirebon dan Indramayu (tahun ini). Namun, dari realita yang ada jarang sekali media atau tulisan yang mengungkapkan hal demikian. Untuk itulah artikel ini tercipta yaitu memberikan informasi akan tentang tunjangan kelangkaan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 39 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, bahwa tunjangan kelangkaan adalah tambahan penghasilan untuk pegawai negeri sipil dengan syarat-syarat:

Pasal 39
  1. Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1a) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasan KUA.
  2. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
  3. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
  4. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
  5. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
  6. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
  7. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi. (7a) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.
  8. Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
Dari ke delapan ayat dari pasal 39 tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tunjangan kelangkaan untuk pustakawan dapat diusulkan dengan berdasarkan pada ayat (6), dengan pengecualian jumlah pustakawan di daerah sangat sedikit selain dari kemampuan daerah masing-masing untuk menanggung dan persetujuan DPRD yang di sesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam ayat (6) dikatakan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka. Kata ‘keterampilan dan langka,’ berarti merujuk pada sebuah profesi. Dalam hal ini, profesi adalah bidang keahlian yang diakui (masyarakat) berdasarkan pendidikan khusus formal (bukan keahlian umum), produk (benda/jasa) yang dihasilkan, ikatan profesi, dan kode etik (menjaga dari perbuatan merugikan dengan keahlian yang dimilki). Jadi, pustakawan dalam hal ini adalah pekerjaan yang mempunyai ketrampilan khusus bukannya “tukang jaga buku. ” Langka menunjukan bahwa pustakawan di daerah tersebut berjumlah minim (masih terbatas) dan memerlukan lebih banyak lagi, untuk melayani masyarakat. Dengan demikian, adanya tunjangan kelangkaan ini bertujuan dengan harapan dapat menarik minat masyarakat untuk menggeluti profesi putakawan yang vital ini.

Secara singkat, untuk membuat usulan tunjangan kelangkaan perlu melakukan diantaranya mengkonsultasikan dan berkoordinasi dengan badan pengawas daerah, badan perencanaan daerah (Bapeda), bagian hukum, keuangan, dan sekretaris daerah (Sekda) pemerintah daerah masing-masing. Apabila sudah mendapatkan informasi tentang hal tersebut, buat draf Surat Keputusan (SK) yang ditanda tangani oleh bupati / walikota masing-masing daerah. Koordinasikan SK tersebut dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait. Buat RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang dimasukan dalam belanja tidak langsung untuk tahun depan yang akan direncanakan. Sebelum RKA tersebut menjadi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), sebaiknya teliti kembali RKA tersebut karena RKA yang telah dibuat itu akan dibawa ke rapat DPRD masing-masing daerah untuk dimintai persetujuan. Draft rancangan SK tersebut harus benar-benar berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berikut contoh dasar atau aturan perundangaan untuk mengajukan tunjangan kelangkaan di Kabupaten Indramayu ketika diajukan ke DPRD:

  1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
  6. Undang – undang Nompor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  8. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu
  11. Peraturan Daerah kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2008
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD Tahun Anggaran 2008
  15. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 18.a Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan.

Berikut Contoh draf SK tunjangan kelangkaan di Kabupaten Indramayu:

Word
Pdf

Semoga dengan adanya tunjangan kelangkaan ini, pustakawan akan bekerja lebih dinamis dan mempunyai prinsip idealisme yang lebih tinggi dalam perannya untuk masyarakat sehingga kedepan pustakawan akan banyak diminati dan yang lebih penting lagi image pustakawan dan perpustakaan umum berubah, tidak lagi menjadi tempat atau pekerjaan yang masuk dalam kategori dari ketujuh tersebut seperti yang telah saya kemukakan pada awal tulisan ini. Adanya tunjangan kelangkaan paling tidak akan membawa angin segar untuk pustakawan di daerah. Semoga…

Daftar Bacaan
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Rusmana, Agus. 2007.”Kompetensi dan Profesionalisme”. Diktat Kuliah.Universitas Padjajaran:Bandung.
  • Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
PENULIS : Murad Maulana
249 Total Views 2 Views Today

_____________________________

About Redaksi

Kirimkan Tulisan anda seputar Dunia Perpustakaan dalam bentuk Artikel, makalah, lowongan kerja pustakawan, seminar perpustakaan, dll ke email Redaksi : redaksi@duniaperpustakaan.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tulisan Paling Banyak Dibaca Lainya:
Workshop dan Pelatihan Nasional: Perbaikan Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan dengan SENAYAN Library Management System (SLiMS)

Workshop dan...

Pengembangan Daya Saing dan Kapasitas Perpustakaan Daerah

Sebagai subsistem...

Membuat Taman Bacaan yang Mengasyikan

SUDAH banyak...

Close