MBG: Kontroversi dan Solusi dalam Perspektif Literasi

Dunia Perpustakaan | Makan Bergizi Gratis | Ketika menulis artikel ini, saya mencoba kembali membuka beberapa buku yang selama ini banyak memengaruhi cara saya memandang kebijakan publik, kemiskinan, birokrasi, dan pembangunan.

Cari Solusi dari Buku

Saya membaca kembali Seeing Like a State karya James C. Scott yang menjelaskan bagaimana negara sering mengalami kesulitan memahami realitas masyarakat karena terlalu mengandalkan pendekatan dari atas ke bawah. Saya juga membuka kembali Poor Economics karya Abhijit Banerjee dan Esther Duflo yang menunjukkan bahwa banyak program sosial gagal bukan karena niatnya buruk, tetapi karena desain kebijakannya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran.

Di sisi lain, saya teringat pemikiran William Easterly dalam The Tyranny of Experts tentang kecenderungan para ahli dan birokrat yang sering merasa lebih memahami kebutuhan masyarakat dibanding masyarakat itu sendiri.

Sebagai pelengkap, saya membuka kembali Buku The Logic of Collective Action karya Mancur Olson, Bureaucracy karya Ludwig von Mises, serta beberapa karya klasik seperti Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, dan Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari yang banyak berbicara tentang amanah, tanggung jawab, dan integritas dalam mengelola urusan publik.

Dari berbagai bacaan tersebut, muncul satu pertanyaan sederhana ketika saya memperhatikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG):

Jika tujuan utamanya adalah memperbaiki gizi masyarakat yang kekurangan gizi, mengapa jalannya harus dibuat begitu rumit?

Saya termasuk orang yang mendukung tujuan Program Makan Bergizi Gratis. Tidak ada orang waras yang menolak anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi. Tidak ada yang tega melihat balita mengalami kekurangan gizi atau stunting. Dan tidak ada yang membantah bahwa kualitas gizi anak hari ini akan menentukan kualitas bangsa di masa depan.

Namun dukungan terhadap tujuan sebuah program tidak berarti kita harus berhenti berpikir kritis terhadap cara program itu dijalankan.

Justru karena program ini menggunakan uang rakyat dalam jumlah yang sangat besar, maka publik berhak bertanya apakah cara yang dipilih pemerintah sudah menjadi cara yang paling efektif, paling hemat, dan paling tepat sasaran untuk mencapai tujuan tersebut.

Gizi Harus Tetap Menjadi Tujuan Utama

Menurut saya, diskusi tentang MBG harus selalu kembali pada tujuan awalnya, yaitu memperbaiki gizi masyarakat.

Karena itu, ukuran keberhasilan program ini seharusnya sederhana.

• Apakah angka kekurangan gizi menurun?
• Angka stunting berkurang?
• Kualitas kesehatan anak meningkat?
• Apakah keluarga yang sebelumnya kesulitan memenuhi kebutuhan pangan bergizi menjadi lebih terbantu?

Jika indikator-indikator tersebut membaik, maka program layak disebut berhasil.

Namun ketika sebuah program mulai dibebani terlalu banyak tujuan sekaligus, fokusnya sering menjadi kabur. Hari ini program disebut untuk memperbaiki gizi. Besok disebut untuk membuka lapangan kerja. Lalu disebut untuk menggerakkan UMKM, menyerap hasil pertanian, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Manfaat tambahan tersebut mungkin saja ada. Tetapi menurut saya, manfaat tambahan itu tidak boleh menggeser pertanyaan utama: apakah program ini merupakan cara paling efektif untuk memperbaiki gizi masyarakat yang membutuhkan?

Dalam buku Reinventing Government, David Osborne dan Ted Gaebler mengingatkan bahwa pemerintah yang baik seharusnya lebih berorientasi pada hasil daripada prosedur. Jika tujuan program adalah perbaikan gizi, maka yang harus menjadi ukuran utama adalah hasil perbaikan gizi, bukan banyaknya struktur baru yang dibentuk atau banyaknya aktivitas yang diciptakan.

Ketika Negara Terlalu Jauh dari Masyarakat

Jika tujuan utamanya adalah membantu masyarakat yang mengalami kekurangan gizi, maka pertanyaan berikutnya adalah: siapa yang paling mengetahui kondisi masyarakat tersebut?

Menurut saya, RT, RW, kader posyandu, dan masyarakat sekitar sering kali lebih memahami kondisi keluarga di lingkungannya dibandingkan birokrasi yang berada jauh dari lapangan.

Pandangan ini mengingatkan saya pada pemikiran Elinor Ostrom dalam Governing the Commons. Dalam buku tersebut, Ostrom menjelaskan bahwa masyarakat lokal sering memiliki pengetahuan yang jauh lebih baik mengenai persoalan yang mereka hadapi dibandingkan pihak yang berada jauh dari lokasi masalah.

Hal yang hampir sama juga dikemukakan Friedrich Hayek dalam The Fatal Conceit. Hayek mengingatkan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang mampu mengumpulkan seluruh pengetahuan yang tersebar di tengah masyarakat. Karena itu, kebijakan yang terlalu sentralistik sering kali menghadapi keterbatasan informasi.

Ketika saya melihat MBG, saya bertanya: jika tujuan utamanya adalah membantu masyarakat yang kekurangan gizi, mengapa tidak dimulai dari pemetaan yang benar-benar melibatkan struktur sosial yang paling dekat dengan masyarakat?

Bantuan Langsung dan Efisiensi Anggaran

Dalam buku Poor Economics, Abhijit Banerjee dan Esther Duflo menunjukkan bahwa keberhasilan program sosial sangat ditentukan oleh desain kebijakannya. Banyak program yang terlihat baik di atas kertas ternyata tidak menghasilkan dampak optimal karena terlalu rumit dalam pelaksanaannya.

Pemikiran ini membuat saya bertanya apakah tujuan perbaikan gizi dapat dicapai dengan cara yang lebih sederhana dan lebih hemat.

Jika keluarga yang benar-benar membutuhkan sudah teridentifikasi secara akurat, apakah negara perlu membangun rantai birokrasi yang panjang? Apakah biaya administrasi, distribusi, pengawasan, dan operasional yang besar benar-benar menghasilkan manfaat yang sebanding?

Saya tidak sedang mengatakan bahwa bantuan tunai pasti lebih baik daripada bantuan makanan. Tetapi saya berpendapat bahwa semua pilihan kebijakan harus diuji secara terbuka berdasarkan efektivitas dan efisiensinya, bukan berdasarkan asumsi semata.

Apakah Masyarakat Tidak Bisa Dipercaya?

Salah satu kekhawatiran yang sering muncul adalah kemungkinan bantuan digunakan untuk kebutuhan lain.

Kekhawatiran ini memang wajar. Namun saya juga melihat bahwa dalam banyak kasus, keluarga miskin sebenarnya tidak kekurangan kepedulian terhadap anak-anak mereka. Yang mereka kekurangan adalah kemampuan ekonomi.

Dalam Development as Freedom, Amartya Sen menjelaskan bahwa pembangunan pada dasarnya adalah proses memperluas kemampuan manusia untuk menentukan pilihan hidup yang mereka nilai penting. Pemikiran ini mengingatkan bahwa masyarakat juga memiliki kapasitas untuk menentukan kebutuhannya sendiri.

Karena itu, menurut saya, perdebatan mengenai bentuk bantuan seharusnya dibuka secara rasional dan berbasis bukti, bukan semata-mata berdasarkan asumsi bahwa negara selalu lebih tahu dibanding masyarakat.

Ketika Program Gizi Dijadikan Alat untuk Segala Tujuan

Belakangan muncul argumentasi bahwa MBG juga penting karena mampu membuka lapangan kerja.

Menurut saya, argumen ini perlu dilihat secara hati-hati.

Jika pemerintah ingin membuka lapangan kerja, tentu saya mendukung tujuan tersebut. Namun penciptaan lapangan kerja seharusnya dilakukan melalui program yang memang dirancang untuk menciptakan pekerjaan.

Pembangunan jalan, jembatan, irigasi, rumah sakit, sekolah, perpustakaan, infrastruktur digital, dan berbagai proyek produktif lainnya dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus menghasilkan aset publik yang dapat digunakan masyarakat selama puluhan tahun.

Karena itu, saya berpendapat bahwa alasan penciptaan lapangan kerja tidak boleh digunakan untuk mengaburkan pertanyaan utama mengenai efektivitas sebuah program gizi.

Program gizi harus dinilai berdasarkan keberhasilannya memperbaiki gizi.

Program ketenagakerjaan harus dinilai berdasarkan keberhasilannya menciptakan pekerjaan.

Mencampurkan terlalu banyak tujuan ke dalam satu program justru membuat evaluasi menjadi tidak jelas.

Risiko Birokrasi yang Terlalu Besar

Dalam buku Bureaucracy, Ludwig von Mises mengingatkan bahwa birokrasi memiliki kecenderungan untuk terus berkembang dan memperbesar dirinya sendiri.

Semakin panjang rantai birokrasi, semakin besar pula biaya yang harus ditanggung masyarakat.

Semakin banyak mata rantai dalam sebuah program, semakin banyak pula titik yang berpotensi menjadi sumber inefisiensi maupun kebocoran.

Kritik yang hampir serupa dapat ditemukan dalam Seeing Like a State karya James C. Scott. Ia menunjukkan bahwa program-program besar sering kali terlihat sederhana dari sudut pandang negara, tetapi menjadi jauh lebih rumit ketika diterapkan dalam kehidupan nyata masyarakat.

Karena itu, menurut saya, setiap rupiah yang digunakan dalam MBG seharusnya diuji dengan pertanyaan sederhana:

Apakah dana tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, atau justru habis untuk membiayai sistem yang mengelilinginya?

Akhlak Tetap Menjadi Fondasi

Pada akhirnya, saya semakin yakin bahwa persoalan terbesar bangsa ini sering kali bukan kekurangan aturan, kekurangan lembaga, atau kekurangan anggaran.

Persoalan terbesar sering kali adalah kurangnya amanah dari para pelaksana program.

Dalam Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi banyak mengajarkan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Dalam Al-Adab Al-Mufrad, Imam Al-Bukhari mengingatkan pentingnya adab sosial dan kepedulian terhadap sesama. Sementara Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menjelaskan bahwa kemunduran suatu negara sering kali bermula dari rusaknya moral para pengelola kekuasaan.

Karena itu, sebaik apa pun desain sebuah program, keberhasilannya tetap sangat bergantung pada integritas orang-orang yang menjalankannya.

Penutup

Saya tidak menulis artikel ini untuk menolak Program Makan Bergizi Gratis.

Sebaliknya, saya mendukung tujuan mulia program tersebut.

Namun saya percaya bahwa dukungan terhadap sebuah program tidak boleh membuat kita berhenti bertanya dan berpikir kritis.

Jika tujuan akhirnya adalah memperbaiki gizi masyarakat yang membutuhkan, maka yang harus menjadi prioritas adalah ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, kesederhanaan mekanisme, transparansi, dan kemudahan pengawasan.

Dan jika memang ada cara yang lebih sederhana, lebih hemat, dan lebih tepat sasaran untuk mencapai tujuan tersebut, maka menurut saya cara itulah yang patut dipertimbangkan.

Karena keberhasilan sebuah program negara tidak ditentukan oleh besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan oleh seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh rakyat yang menjadi sasarannya.